JURIDICAL REVIEW OF LEGAL ENFORCEMENT AND LEGAL CERTIFICATE OF VIOLATIONS OF TILANG REVIEWED FROM THE BOOK OF THE CRIMINAL LAW (Criminal Code)
Abstract
ABSTRACT
The Indonesian Criminal Procedure Code (Criminal Procedure Code) in force at present is Law Number 8 Year 1981 which was ratified on 31 December 1981. This Criminal Procedure Code supersedes Articles 1 to Article 117 HIR (Herzeine Inlandsch Reglement) which is a regulation of criminal procedural law in Indonesia before the Criminal Procedure Code is enacted. The criminal offenses related to a road traffic violation are cases that are included in certain acts. Violations that occur in connection with traffic as mentioned above are a type of minor criminal offense, which under the terms of the Criminal Procedure Code runs quickly.
From the background above, the author formulates the main points are: First, How is the Trial of Trafficking in Criminal Officers Judging From the Criminal Procedure Code of Law Number 8 Year 1981 ?. Second, How Is The Form Of A Legal Effort That Can Be Done By A Rider If Not Accepting A Ticket And A Court Judgment?
The type of research used is observational research with normative way that is literature research method that is legal research conducted by studying and researching the library materials in the form of primary law material and secondary law material. While the nature of this study is descriptive, because the author intends to provide an overview of the problems that become the subject of research.
Data analysis is presented descriptively. Then the authors draw deductive conclusions of this research.
From the research results Can be concluded the Events Process Trials Traffic Infringement Judging From the Book of Criminal Procedure Law No. 8 of 1981. Rapid checking events provided for in the Criminal Procedure Code include a light criminal investigation and traffic violation cases. Article 211 of the Criminal Procedure Code states that those examined according to the traffic violation checking event are certain traffic violations of the traffic laws. Forms of Legal Efforts That Can Be Done By A Rider If Not Accepting A Ticket And A Court Judgment. Traffic violation is a type of light criminal act, namely a criminal act whose threat of sanction is either a fine or a confinement. For people who feel right but still ticketed, they can protest and object in court. But it can not be done anymore because the Supreme Court (MA) issued Regulation MA (Perma) No. 12 of 2016.
Key words : Law Enforcement, Legal Certainty, violation.
Full Text:
PDFReferences
Buku
Ali Achmad, 2000, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta
Amirudin dan Asikin Zainal, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
Anwar Yesmil dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia), Bandung : Widya Padjadjaran
Atmasasmita Romli, 1996, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme, Bandung:Putra abardin
Atmasasmita Romli, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana
Effendi Marwan, 2005, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Effendi Tolib, 2013, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Yogyakara: Pustaka Yustisia
Harahap Yahya M, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
Hamzah Andi, 2012, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sasaran Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta
, 2010, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta
, 2013, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
Kansil C.S.T. dan Kansil Christine, 2007, Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 10 tahun 2004), Pradya Paramita, Jakarta
Koenarto, 2001, Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri yang Profesional ( Penjabaran Fungsi lalu Lintas ), Ghalia Indonesia, Jakarta
Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: Badan Penerbit UNDIP
Muladi dan Arief Barda Nawawi, 2003, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Rajawali Press, Jakarta
Mulyadi Lilik, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Muhammad Farouk, 1999, Penegakan Hukum lalu Lintas, Balai Pustaka, Jakarta
Poernomo Bambang, 2010, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, cet.2, Amerta Buku, Yogyakarta
Poernomo Bambang, 2002, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia
Prints Darwin, 2011, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta
Prakoso Djoki, 2007, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogyakarta
Prasetyo Teguh dan Barkatullah Abdul Halim, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
Prodjodikoro Wirjono, 2009, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung
Prodjodikoro Wirjono, 2003, Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama
Rahadjo Sarjipto, 2006, Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung
, 1998, Beberapa Permasalahan hukum dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia, UII Press, Yogyakarta
Reksodiputro Mardjono, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia
Salim Peter dan Salim Yenny, 1991, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta
Soesilo R, 2010, Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor
Soetami Siti A, 2001, Pengantar Tata Hukum Indonesia Edisi Revisi 2001, Rafika Editama, Bandung
Soekanto Soerjono, 1990, Beberapa Aspek Penegakan hukum, Pustaka Utama, Jakarta
Soekanto Soerjono, 1985, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Bandung: Remaja Karya
Soekanto Soerjono, 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Soekanto Soerjono dan Soemantri Sri, 1990, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta
Sudarto, 2008, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung
Sunaryo Sidik, 2010, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM Press
Jurnal
Bukhori K.A, Kebijakan Kriminalisasi Terhdap Terorisme, Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 3, No. 1 Agustus, 2012
Erdiansyah, Pembatalan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP Melalui Penafsiran Historis Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007, Jurnal Konstitusi, Volume II, No. 1 September, 2013
Fendri Azmi, Perbaikan Sistim Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 2, No. 1 Agustus, 2011
Ferawati. Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika, Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 5, No. 1 Agustus-Januari, 2015
Hasanah Ulfian, Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Kelembagaan Legislatif Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume IV, No. 2 November, 2011
Mardjono Reksodiputro, “Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Internet
Sutrisno, Pembagian Perbuatan Pidana dalam Kejahatan dan Pelanggaran, http://www.el-gezwa09.co.cc/2010/02/pembagian-perbuatan-pidana-dalam.html, diakses 01 Desember 2016
http://www.kompasiana.com/zayn/cara-pengertian-pelaksanaan-persidangan-dalam-organisasi_diaksenpadatanggal 8 Maret 2017
www.Hukumonline.comdiaksespadatanggal 8 Maret 2017
DOI: http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v3i1.5640
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Riau Law Journal has been indexed by:
|
