ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS DAN BERINTERGRITAS

Abdullah Abdullah, Irzha Friskanov. S

Abstract


Abstract

Participatory election supervision is an important part of realizing democratic elections and integrity. Village governments and village communities contribute fully in strengthening important elements to protect democracy in holding elections. The holding of elections and voters are important things to determine the quality of good democracy. Creating legal awareness about rights, obligations and political participation is an important component. The general problem is how participatory supervision of village communities in the implementation of elections is to realize elections that are democratic and have integrity. Second, what is the role of the village government in realizing democratic elections and integrity. The conclusion is that the role of village communities as political participation and support from the village government in providing political understanding is cooperation to realize democratic elections and integrity.

 

Abstrak

Pengawasan partisipatif pemilu merupakan bagian penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Pemerintah desa dan masyarakat desa berkontribusi penuh dalam memperkuat elemen penting guna melindungi demokrasi pada penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu dan partisipasi pemilih merupakan hal penting untuk menentukan kualitas demokrasi yang baik. Terciptanya kesadaran hukum tentang hak dan kewajiban partisipasi politik merupakan komponen penting. Permasalahannya adalah bagaimana pengawasan partisipatif masyarakat desa dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Kedua, bagaimana peran pemerintah desa dalam mewujudukan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Kesimpulannya adalah peran masyarakat desa sebagai partisipasi politik dan dukungan pemerintah desa dalam memberikan pemahaman politik merupakan kerjasama untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas.


References


Akhmaddian, Suwari, dan Erga Yuhandra. ‘Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelengaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas’. COLAS: Conference on Law and Social Studies Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, 6 August 2021, 1–10. http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1905/1624.

Arifin, Gunawan, Saharuddin Djohas, dan Irzha Friskanov. S. ‘Pengaturan Kampanye Pilkada sebagai Sarana Pendidikan Politik’. Riau Law Journal 7, no. 1 (31 May 2023): 83. https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.7977.

Aswandi, Bobi, dan Kholis Roisah. ‘Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)’. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 1 (29 Januari 2019): 128. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.

Awaluddin, Awaluddin, Andi Dewi Primayanti, dan Belona Danduru Salurante. ‘Penguatan Partisipasi Pemilih dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah’. Maleo Law Journal 6, no. 2 (14 October 2022): 233–241. https://doi.org/10.56338/mlj.v6i2.2868.

Awaluddin, Awaluddin, Irzha Friskanov. S, and Ahmad H.B. ‘Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kabupaten Donggala’. Jurnal Surya Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu 3, no. 1 (1 May 2019): 111–128. http://jurnal.umb.ac.id/index.php/suryakeadilan/article/view/334.

Baizura, Maizathul, Emilda Firdaus, Mexsasai Indra. ‘Penataan Pendelegasian Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah dikaitkan dengan Realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah’. Riau Law Journal 5, no. 2 (30 November 2021): 240. https://doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7884.

Bhakti, Indira Swasti Gama, dan Tri Agus Gunawan. ‘Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen, Magelang’. Jurnal Suara Hukum 2, no. 1 (27 March 2020): 21. https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p21-32.

Hamka. Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia. Jakarta :PT. Elex Media Komputindo.2014.

Kusdianita, Sevy, Mugi Hartana, Muhammad Zulfikar Arsyad, dan Yunita Melinda Putri. ‘Perempuan sebagai Modal Sosial Pengawasan Partisipatif Di Masyarakat: Studi Implementasi Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sardonoharjo, Kabupaten Sleman’. Jurnal Adhyasta Pemilu 5, no. 1 (1 July 2022): 59–69. https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.84.

Kusuma, Winanda, Bunga Permatasari, dan Reza Adriantika Suntara. ‘Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum’. DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora 2, no. 2 (27 July 2022): 93–104. https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256.

Lubis, Mhd Teguh Syuhada. ‘Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial (Analisis Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)’. Riau Law Journal 6, no. 2 (30 November 2022) : 170-197. https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7967.

Manisa, Stesie Ferderika, Jonhy Manaroinsong, dan Mareyke Sumual. ‘Akuntabilitas dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa: (Studi Kasus Pada Desa Talawaan Atas, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara)’. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 11 November 2020, 8–12. https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.362.

Primadi, Agam, David Efendi, dan Sahirin Sahirin. ‘Peran Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif’. Journal of Political Issues 1, no. 1 (24 July 2019): 63–73. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7.

Ridwan, H. R. Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah. Cetakan pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Rosana, Ellya. ‘Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia’. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 12, no. 1 (2016): 37–53. http://dx.doi.org/10.24042/tps.v12i1.827.

Rustam, Martha Hasanah, dan Duwi Handoko. ‘Hak Sipol: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan’. Riau Law Journal 4, no. 1 (31 Mei 2020): 86. https://doi.org/10.30652/rlj.v4i1.7822.

S, Irzha Friskanov. ‘Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mengadili Perkara Fiktif Positif’. Riau Law Journal 5, no. 1 (30 May 2021): 75. https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7879.

Suswantoro, Gunawan. Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP. Jakarta: Erlangga, 2016.

Tuzzahro, Dwi Putri Fatima. ‘Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Fungsi Hukum Tata Negara Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah’. UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2021. http://digilib.uinkhas.ac.id/4395/.

Wandi, Indra Muchlis Adnan, Jamri, Rois Habib, dan Muh. Rasyid Ridha. ‘Penguatan Peran Organisasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hilir’. Jurnal Karya Abdi 4, no. 1 (2 July 2023): 1–9. https://doi.org/10.32520/karyaabdi.v4i1.2439.

Wibawa, Kadek Cahya Susila. ‘Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia’. Administrative Law and Governance Journal 2, no. 4 (3 November 2019): 615–28. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628.

Wida, Siti Ainul, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurrohman. ‘Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi’. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi 4, no. 2 (13 September 2017): 148. https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356.




DOI: http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v7i2.8211

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Riau Law Journal has been indexed by:


Riau Law Journal is an open access under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA license)