JAMINAN PEMENUHAN HAK PELAKU USAHA OLEH KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DENGAN CASH ON DELIVERY (COD) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Abstract

Abstract

The main problem in this research is how legal protection is for business actors who apply the cash on delivery method and what are the obstacles to legal protection for business actors who use the cash on delivery (CoD) method. The research method used in this research is descriptive research, which explains the regulations which is related to legal theory and regulations which are the object of research, which aims to form an accurate picture of the facts. In reality in the field, the implementation of this law has not been optimal, this is because consumers do not yet have an awareness of how to defend their rights. In this way, the problem of shopping with cash on delivery (CoD) seems to never end because apart from a lack of education. There is also a lack of awareness to maintain rights according to existing procedures. The government as a policy maker must be proactive to protect parties in online stores fairly. Existing regulations tend not to provide equal protection between buyers and sellers, when sellers experience losses they have to take steps that take quite a long time to obtain legal protection. The government must make regulations that can firmly protect the rights of business actors to provide the principle of justice for all parties in online stores.

Abstrak

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang menerapkan cara cash on delivery (CoD) dan apa yang menjadi hambatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan cara cash on delivery (CoD). Kenyataannya di lapangan,implementasi peraturan perundang-undangan yang ada belum maksimal, hal ini disebabkan pelaku usaha belum memiliki kesadaran bagaimanamempertahankan haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menjelaskan peraturan yang memiliki kaitan dengan teori hukum dan peraturan yang menjadi objek penelitian, yang bertujuan untuk membentuk gambaran fakta yangakurat. Dengan begitu, permasalahan berbelanja dengan CoD seakan tidak ada habisnya karena selain kurangnya edukasi, juga kurangnya kesadaranuntuk menjaga hak sesuai prosedur yang ada. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus proaktif untuk melindungi pihak-pihak yang berada ditoko online secara adil. Peraturan yang ada cenderung tidak memberikan perlindungan yang konsumen, ketika penjual mengalami kerugian maka mereka harus mengambil langkah-langkah yang memakan waktu cukup lama untuk mendapatkan perlindungan sahnya. Pemerintah harus membuatperaturan yang dapat secara tegas melindungi hak-hak pelaku usaha untuk memberikan prinsip keadilan bagi semua pihak dalam transaksi e-commerce.